Updates.
OPINI - Indonesia babak belur. Korupsi merajalela. Hukum tak tegak, kecuali kepada rakyat kecil. Mereka adalah para proletar yang hidupnya miskin. Umumnya pejabat yang digaji rakyat mengabdi bukan kepada negara, tapi kepada oligarki.
Oligarki mengendalikan negara sesuai kepentingannya. Terutama kepentingan bisnis dan kekuasaan. Undang-undang dibuat memang untuk melayani mereka. Kepentingan rakyat dibelakangkan.
Siapa oligarki itu? Definisi ini harus jelas dulu. Mesti clear. Supaya rakyat tidak salah paham. Oligarki itu sekelompok kecil penguasa dan pengusaha yang kendalikan negara. Siapa penguasa negeri ini? Presiden dan ketum partai. Siapa presiden yang dimaksud? Banyak parpol, yang mana itu?
Anda malah balik bertanya: emang ada presiden dan parpol yang tidak menindas dan korup?
Pengusaha yang dimaksud adalah para pebisnis besar yang selalu support parpol dan presiden. Nasib karir presiden dan parpol ada di tangan pengusaha.
Pengusaha support operasional parpol dan para anggota DPR-nya. Pengusaha juga kucurkan dana tidak sedikit untuk pilpres, pileg dan pilkada. Mereka juga pelihara para oknum penegak hukum selama masa karirnya. Ini semua adalah bagian penting untuk mereka berinvestasi. Dihitung sebagai modal bisnis.
Apa yang didapatkan oleh pengusaha? Penguasa menjamin bisnis pengusaha berkembang pesat dengan dukungan undang-undang dan kebijakan penguasa. Mulai dari konsesi lahan hingga proyek APBN.
Modus operasinya: Penguasa dan pengusaha "kong kalikong" dengan berbagi peran untuk merampok aset negara dan mencuri APBN.
PIK-2 adalah potret "kong kalikong" penguasa dan pengusaha. PIK-2 merupakan bentuk kongkret kolaborasi penguasa dan pengusaha. Pertama, PIK-2 dijadikan PSN. Dengan menjadi PSN, maka ada konsesi-konsesi yang bisa diambil dari negara. Kedua, diterbitkannya area laut di dalam pagar yang panjangnya 30, 16 KM. Ada SHM dan SHGB-nya. Ini tidak mungkin terealisasi tanpa kolaborasi penguasa dan pengusaha.
Setelah publik secara masif mempermasalahkannya, mulai satu persatu "kong kalikong" oligarki ini terbongkar. Pemagaran laut ternyata tidak ada ijin. SHM dan SHGB faktanya diterbitkan secara ilegal.
Pagar laut dibongkar, SHM dan SHGB secara bertahap dibatalkan. Cukup hanya itu? Tentu tidak. Di sini jelas ada pelanggaran hukum, kata Mahfud MD. Siapa yang terlibat? Ini yang sedang dilaporkan oleh MAKI ke KPK dan didorong oleh IPW ke Kejaksaan. Tangkap kepala desa itu, kata IPW. Rakyat menunggu siapa yang akan bertanggung jawab atas kejahatan di laut ini. Bos APL dan mantan menteri ATR? Eh, hati-hati. Jangan sebut nama.
Akankah yang bertanggung jawab atas pagar laut plus SHM dan SHGB-nya hanya Kepala Desa seorang? Atau pegawai BPN yang paling rendah?
Dari dulu orang kecil dan pangkat paling rendah selalu dijadikan tumbal. Atasan kepala desa aman. Atasan pegawai BPN juga aman. Pengusaha di belakang kepala desa tak akan tersentuh dan tetap bisa jalankan bisnisnya dengan leluasa. Orang kecil selalu dijadikan pagar untuk melindungi dan menjadi pengaman bagi orang-orang besar.
Ironisnya, ketika pihak kepolisian menyerahkan kasus pagar laut ini ke KKP, KKP justru bilang: pagar laut ini tak bisa diusut. Loh...loh...
Setelah pagar laut 30, 16 KM serta SHM dan SHGB terbongkar, ini kemudian merembet ke kasus lainnya. Sejumlah pagar laut di wilayah lain mulai diidentifikasi dan dibongkar.
Pagar laut di Surabaya dan Bekasi mulai dibuka. Yang terbaru, reklamasi di dekat Pulau Pari Kepulauan Seribu juga mulai dibongkar. Videonya viral di medsos.
Terbongkarnya banyak "Kejahatan di Laut" yang dilakukan oleh oligarki mulai mendapatkan perlawanan secara masif dari rakyat.
Yang diperlukan kedepan tidak cukup perlawanan yang masif, tapi juga harus "sistematis dan konsisten". Semua perampokan yang dilakukan oleh oligarki, baik ilegal maupun melalui kebijakan culas harus terus dibangkar satu persatu. Mulai dari kejahatan di laut hingga kejahatan yang ada di hutan dan di pertambangan.
Libatkan WALHI, MAKI, ICW, ormas, juga Para Akademisi dan Aktifis yang kompeten di bidang masing-masing. Lakukan perlawanan secara bersama-sama dengan lebih sistematis, masif, terukur dan konsisten. Tidak berhenti sebelum semuanya terbongkar dan ditertibkan secara hukum maupun administratif. Adanya pemerintahan dan presiden baru 2024-2029, ini mesti jadi momentum untuk menyelamatkan negara dari oligarki.
Jika momentum ini lewat, semua akan kembali seperti semula. Oligarki bekerja seperti biasa dan leluasa: ambil semua yang mereka inginkan dari negara ini. "Ketika aturan, penguasa dan aparat hukum ada di dalam kendalinya, maka tak ada yang bisa menghalangi kepentingannya".
Jakarta, 28 Januari 2025
Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Anton atong... 
Prijo Atmodjo 
Syamsir, HR 
Syafrianto 
